Informasi Paket
Kode Paket 6284361
Nama Paket Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengaman Kawasan Permukiman Kalumata - Ternate
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
21457770 Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengaman Kawasan Permukiman Kalumata - Ternate APBD
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Maluku Utara
Satuan Kerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 80.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 80.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Kec. Ternate Selatan - Ternate (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SBU RE203 KLASIFIKASI; Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
TDP MASIH BERLAKU
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Tahun 2018
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

1. Memiliki pekerjaan konsultansi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 2. Daftar Pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 3. Penyedia mampu menyediakan Personil
Tenaga Teknis
Jenis Kemampuan Kemampuan Teknis Pengalaman Kemampuan Manajerial
Inspektor - Sub Profesional (S1-Arsitek/Sipil) Dua Tahun Inspektor
1. KTP pemilik perusahaan atau yang memiliki kewenangan secara hukum pada badan usaha tersebut 2. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana bermeterai 3. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementrian lembaga perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementrian lembaga perangkat daerah yang sedang cuti diluar tanggung jawab negara bermeterai 4. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi bermeterai 5. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar bermeterai 6. Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerja sama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerja sama lain 7. Menggunakan Kop Perusahaan
Peserta Non Tender 1 peserta